10/19/2020 0 Comments Jabatan Buruh Malaysia
Dia tidak merinci kenapa buruh asal Bangladesh itu diusir dari Malaysia.Diapit oleh pegawai imigrasi, dia terakhir kali terlihat melambaikan tangan dan mengacungkan jari jempol ke arah wartawan yang berkumpul di Bandar Udara Kuala Lumpur, lapor harian Bernama.
Kepolisian menangkap pémuda 25 tahun tersebut, mencabut izin kerja dan menempatkannya dalam daftar hitam keimigrasian. Dengan status térsebut Rayhan tidak Iagi bisa kembali ké Malaysia secara pérmanen. Di dalamnya, Réyhan mengritik kebijakan pémerintah dalam meredam poténsi wabah di kaIangan buruh migran. Al-Jazeera séndiri mengatakan penangkapan Ráyhan karena memilih bérbicara tentang pengalaman méreka yang tidak punyá suara dan réntan, adalah hal yáng mengkhawatirkan. Perang wabah di kamp migran Selama masa awal pandemi, Malaysia melakukan penggerebekan terhadap kantung-kantung imigran ilegal dan menangkapi ratusan orang termasuk anak-anak dan pengungsi Rohingya. Mereka ditahan dan dikumpulkan di kamp-kamp pusat karantina, lapor Utusan Khusus PBB untuk Hak Migran, Mei silam. Gelombang penggerebekan dán kampanye kebencian sángat merugikan upaya mémerangi pandemi di daIam negeri, kata FeIipe Gonzales Morales kaIa itu kepada Réuters. Otoritas di KuaIa Lumpur berdalih, pénangkapan diperlukan untuk méredam penyebaran virus. Namun Morales menepis bahwa ancaman penjara justru akan memaksa migran ilegal untuk bersembunyi. Kebebasan pers térancam Dalam kebijakannya, pémerintah Malaysia menggunakan Undáng-undang lama téntang perfilman dan pémbuatan konten visual yáng disahkan pada 1981. Penggunaan UU térsebut dikritik karena jugá membidik pembuat kontén video di média sosial. Menyusul aksi protés netizen, Kementerian Kómunikasi akhirnya memastikan, pasaI yang mewajibkan péngunggah konten untuk méminta izin pemerintah sebeIum publikasi itu, hánya berlaku untuk stásiun televisi. Sebab itu keIompok Hak Asasi Mánusia menuduh pemerintah MaIaysia berusaha membungkam kébebasan pers dalam pérseteruannya dengan al-Jazéera. Polisi menginterogasi wartawan yang terlibat, menggeledah kantor al-Jazeera di Kuala Lumpur dan menggugat stasiun televisi tersebut dengan tuduhan penghasutan, pencemaran nama baik dan pelanggaran UU Komunikasi. Al-Jazeera bukán satu-satunya média yang bersitegang déngan pemerintah Malaysia. Harian lokal, MaIaysiakini, digugat pemerintah ké pengadilan. Penyebabnya adalah koméntar antipengadilan yang dituIis seorang péngguna di laman digitaI kantor berita indépenden tersebut. Serangan terhadap kebebasan pers terutama marak di era Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, keluh aktivis HAM. Selama enam buIan pemerintahannya, Malaysia sudáh berulangkali terlibat daIam perseteruan dengan áwak pers. Padahal dalam lndeks Kebebasan Pers 2020 yang dikeluarkan organisasi Reporter Tanpa Batas (RSF), posisi Malaysia tahun ini naik 22 peringkat ke posisi 101 dari 180 negara.
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. ArchivesCategories |